This is featured post 1 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
Rabu, 08 Mei 2013
jawaban uts
Posted by GMA Advertising
09.12, under | 2 comments
1. Komunikasi
politik berlangsung sebagai proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang
berasal dari sumber (komunikator) kepada khalayak, dengan menggunakan media
(channel) tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Unsur-unsur tersebutlah
yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik pada akhirnya
ditentukan oleh semua unsur tersebut secara keseluruhan. Dari situlah McNair
(2003) mengemukakan komponen komunikasi politik terdiri dari tiga unsur utama,
yaitu Organisasi Politik, Media, Warga negara (Citizens). Organisasi Politik
disini terdiri dari Partai politik, Organisasi Publik, Kelompok penekan, dan
Pemerintah. Elemen kedua adalah media yang berfungsi sebagai public sphere. Sedangkan elemen ketiga
adalah warga negara. Hubungan dari ketiga elemen tersebut tidak dapat
dipisahkan dalam membentuk opini publik. Komunikator politik yang dalam hal ini
adalah organisasi politik menggunakan media untuk menyampaikan pesan politiknya
melalui program acara atau iklan politik misalnya kepada warga negara. Para
komunikator politik berusaha semaksimal mungkin untuk membina hubungan dengan
institusi media agar opni publik yang terbentuk tidak merugikan para
komunikator politik, karena institusi media menggunakan pesean politik sebagai
komoditas yang akan dijual kepada khalayak. Warna negara pun punya andil
penting dalam hal ini, karena sekarang ini warga negara juga mempunyai kekuatan
yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui citizen jurnalism. Namun fenomena yang terjadi di Indonesia adalah
para komunikator politik lah yang menjadi penguasa dari institusi media,
sehingga masyarakat harus jeli dalam menentukan opininya. Disinalah peran citizen jurnalism yang tidak mendapat
intervensi dari pihak manapun harus menyampiakan aspirasinya sehingga mampu
mempengaruhi opini yang tebentuk di masyarakat.
2. Yang dimaksud dengan propaganda politik itu adalah kegiatan
yang dilakukan pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan untuk
mencapai tujuan politik (strategis atau taktis) dengan pesan-pesan yang khas
yang lebih berjangka pendek (Arifin, 2003). Contohnya adalah liputan secara
eksklusif kegiatan partai Nasdem oleh Metro TV. Sedangkan pengertian dari iklan politik adalah semua bentuk
aktifitas untuk menghadirkan dan mempromosikan individu maupun partai mereka,
secara nonpersonal melalui media yang dibayar oleh sponsor tertentu, berisikan
muatan-muatan politik, seperti berisikan profil pribadi tokoh elit partai
tersebut yang nantinya akan membangun minat pilih masyarakat akan diberikan
kepada calon tersebut yang lebih dikenal masyarakat sehingga nantinya suara
atau hak pilih masyarakat terebut diberikan kepada orang yang sering melihat
iklan tersebut (William, 1989). Iklan politik banyak dijumpai pada saat-saat
menjelang pemilu atau pilkada, misalnya saja Abu Rizal Bakrie dengan
iklan-iklan nya di media-media nasional Indonesia. Kemudian pengertian dari
iklan komersial menurut William (1989) yaitu setiap bentuk komunikasi yang
dimaksudkan untuk memotivasi dan mempromosikan produk dan jasa kepada seseorang
atau pembeli yang potensial. Contohnya banyak kita jumpai pada televisi,
misalnya iklan-iklan yang mempromosikan barang-barang atau jasa seperti iklan
provider, im3 misalnya. Menurut saya iklan politik yang efekktif di Indonesia adalah
iklan yang tidak hanya memberikan janji-janji politik saja, tapi harus
mengandung edukasi yang bisa memberikan pengetahuan politik kepada khalayak,
serta iklan tersebut harus memiliki kedekatan dengan khalayak yang dituju.
3. Hubungan antara organisasi media dan politisi adalah
saling membutuhkan antara satu sama lain. Politisi bisa menyampaikan visi dan
misinya kepada masyarakat dengan cepat melalui media. masyarakat pun bisa
mengetahui informasi mengenai kegiatan-kegiatan politik dari politisi melalui
media, misalnya konferensi pers,pidato-pidatonya, ataupun melalui debat
kandidat dari para politisi. Di sisi lain media juga membutuhkan para politisi
untuk menjadi konten dari program-program acaranya, misalnya acara
bincang-bincang dengan para politisi, ataupun dengan iklan politik dari para
politisi yang pasti memberikan keuntungan secara finansial kepada institusi
media. Banyak aspek-aspek produksi media yang mempengaruhi komunikasi politik.
Menurut McNair (2000:23) aspek-aspek produksi media terdiri dari investor/owner, parent corporate, media
firm, news department, organizational culture, dan news workers. Semua aspek-aspek tersebut memilik dampak pada proses
komunikasi politik, karena program-program apa saja dan info-info apa saja yang
boleh ditayangkan dan yang tidak boleh ditayangkan sangat dipengaruhi
aspek-aspek di atas.
4. Pressure
group menurut Haryanto (2009)
adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang memiliki
kepentingan, tujuan, dan keinginan yang sama, dan mereka melakukan kerjasama
untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kepentingan, tujuan,
dan keinginan tadi. Di Indonesia, Pressure
group yang memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi sistem politik
misalnya lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan. Karena mereka terus
menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka, akhirnya muncul kebijakan yang harus
mengharuskan semua parpol menyertakan caleg wanita minimal 30% dalam pemilu. Pressure group juga dapat menimbulkan
distorsi atau gangguan dalam sistem demokrasi. Misalnya adalah apa sering
dilakukan oleh kelompok Front Pancasila yang sering memberikan dukungan kepada
salah satu pihak dalam kasus yang sedang dalam proses pengadilan, perceraian
aritis, tokoh, ataupun anggota dewan misalnya. Apa yang dilakukan oleh kelompok
ini bisa saja pada akhirnya akan menimbulkan intervensi terhadap lembaga
pengadilan, ataupun bisa mengarahkan opini publik ke arah yang tidak
sebagaimana mestinya.
Sumber : Arifin, Anwar, 2003, Komunikasi
Politik, Jakarta
: PT. Balai Pustaka
POLITICAL SPIN DAN SPIN DOCTOR
Posted by GMA Advertising
09.08, under | No comments
Komunikasi Politik menurut Lord Windlesham (1973) adalah penyampaian pesan politik secara sengaja oleh pengirim ke penerima dengan tujuan membuat penerima berperilaku dengan cara yang mungkin bijak untuk dilakukan sesuai keinginan komunikator politik.
Dalam
komunikasi politik ada istilah yang sering disebut dengan political spin daan spin doctor. Konsep ini sering didengar dan
banyak dilakukan oleh komunikator politik dan praktisi public relations. Political spin (dalam Subiakto,2012:30) adalah
usaha maksimum yang dilakukan oleh konsultan politik atau komunikator politik,
membuat pernyataan di media dengan melakukan manipulasi dan “kebohongan” dari
faka yang sebenarnya oleh para politisi untuk meredam debat public. Biasanya political spin ini dilakukan dalam konferensi pers pemerintah
yang diwakili oleh juru bicara atau langsung oleh presiden.
Political
spin ini banyak sekali terjadi di Indonesia, misalnya saja kasus lumpur
lapindo yang sampai sekarang masih menyisakan banyak masalah. Pada awalnya
pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kejadian itu adalah
sebuah bencana alam. Tetapi banyak dari para ahli geologi dan sumberdaya
mineral yang mengemukakan bahwa luapan lumpur lapindo terjadi karena kesalahan
pada proses produksi. Klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah tadi adalah
sebuah strategi yang dilakukan untuk meredam debat public, walaupun dilakukan
dengan melakukan manipulasi terhadap fakta yang terjadi.
Spin
(dalam Subiakto,2012:30) adalah teknik me-manage atau mengatur media untuk menghindarkan para jurnalis media
mendapatkan fakta pemberitaan yang objektif dan melakukan asesmen terhadap
informasi politik yang dimiliki oleh pemerintah atau presiden (Lilleker, 2005:194).
Spin ini juga dilakukan untuk
memperngaruhi opini public yang berkembang di masyarakat dengan cara
menyampaikan informasi yang bias yang menyenangkan kepada masyarakat, agar
opini masyarak